Home » berita » SKP Meningkatkan Kinerja SDM Transportasi, Telekomukasi dan Informatika

SKP Meningkatkan Kinerja SDM Transportasi, Telekomukasi dan Informatika

March 11, 2014 10:32 am Category: berita Leave a comment A+ / A-

Penyelenggaraan transportasi membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan unjuk kerja (perfomance appraisal) untuk memberikan output pelayanan yang berorientasi pada kuantitas dan berkualitas. Sebagai Aparatur Sipil Negara, SDM perhubungan, komunikasi dan telematika dituntut untuk mampu melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi. Dalam membangun SDM yang handal dibutuhkan suatu indikator penilaian yang mampu memberi motivasi (reward/punishment) sesuai dengan sistem birokrasi pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut telah diselenggarakan kegiatan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Infrormasi dan Telematika Aceh oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aceh yang diwakili oleh Teuku Roni Yuliadi, SH (Kabid kesra dan kedudukan hukum). Sosialisasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberi pemahaman yang menyeluruh terhadap implementasi penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai merupakan proses  kegiatan yang dilakukan untuk  mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Selama ini penilaian dilingkungan Pegawai Negeri Sipil dikenal dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979.  Metode penilaian kinerja menggunakan DP3-PNS masih memiliki kelemahan. Kelemahan pertama dari proses penilaian pelaksanaan Pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3-PNS dirasa telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. DP3-PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

Kedua, penilaian DP3-PNS lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behavior) terfokus pada pembentukan karakter individu dengan menggunakan kriteria behavioral, belum terfokus pada kinerja,  peningkatan hasil, produktivitas (end result) dan pengembangan pemanfaatan potensi. Berikutnya berdasarkan beberapa tinjauan terkait dengan implementasi DP-3 PNS selama ini, proses penilaian lebih bersifat rahasia, sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka. Pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada target goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses penilaian cenderung terjadi bias dan bersifat subyektif (terlalu pelit/murah), nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk menghindari nilai “amat baik” atau “kurang”, apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai “sedang” atau “kurang”. Dalam hal atasan langsung sebagai pejabat penilai, maka pengukuran kinerja  hanya sekedar menilai, belum/tidak memberi klarifikasi hasil penilaian dan tidak lanjut penilaian.

Dilatarbelakangi dengan semangat reformasi birokrasi, setelah dilakukan proses kajian yang panjang dan mendalam mengenai DP-3 PNS, maka dirumuskan metode baru dalam melihat kinerja PNS melalui pendekatan metode SKP (Sasaran Kerja PNS) sesuai dengan peraturan pemerintah no 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Melalui metode ini, Penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu SKP dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian unsur SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 %.

Penerapan penilaian prestasi kerja melalui SKP akan mampu meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab aparatur yang akan memberi dampak langsung terhadap pelayanan transportasi, Komunikasi dan informatika saat ini dan pada masa yang akan datang. Tentunya dibutuhkan komitmen dan kejujuran dalam menjalankan metode baru ini sehingga mampu mewujudkan pembinaan Aparatur Sipil Negara dengan menggantikan metode lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum.

SKP Meningkatkan Kinerja SDM Transportasi, Telekomukasi dan Informatika Reviewed by on . Penyelenggaraan transportasi membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan unjuk kerja (perfomance appraisal) untuk memberikan out Penyelenggaraan transportasi membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan unjuk kerja (perfomance appraisal) untuk memberikan out Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top